Bom Rakitan di Universitas Riau Punya Daya Ledak Sama dengan Teror di Surabaya

BANDARQ -  Tiga terduga teroris ditangkap Densus 88 dan Polda Riau di kawasan Kampus Universitas Riau. Empat bom rakitan yang siap diledakkan disita, di mana sasaran para terduga inisial Z, D dan K itu adalah kantor DPRD serta DPR.

Menurut Kapolda Riau Irjen Nandang empat bom itu sudah dijinakkan Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Satuan Brimob Polda Riau.

Daya ledak bom ini disebut setara dengan bom yang meledak pada aksi teror di Surabaya beberapa waktu lalu.

"Bahan bakunya sama, sangat sensitif," kata Nandang di Lobi Mapolda Riau, Sabtu, 2 Juni 2018 malam.

Selain bom, petugas juga menyita delapan bahan pembuat bom yang sangat mudah meledak.

Disita pula senapan angin serta dua buah busur dan delapan anak panah dari Sekretariat Mapala Sakai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.


Bom Kantor DPRD dan DPR RI


DOMINOQQ -  Nandang mengatakan tiga terduga teroris ini bersiap melakukan teror dengan sasaran DPRD Riau dan gedung DPR RI di Jakarta.

Tanggal berapa pastinya teror itu dilangsungkan, Nandang menyebut masih didalami Densus dan Satga Anti Teror Polda Riau.

"Yang jelas kami bersyukur, sudah diamankan sebelu bertindak," kata Nandang bersama pihak Rektorat Universitas Riau. - POKER

Read More

Turis Indonesia Dilarang Masuk Israel

bandarq - Pemerintah Israel melarang turis berkewarganegaraan Indonesia memasuki wilayahnya, termasuk Yerusalem mulai 9 Juni 2018. Kebijakan ini terjadi sebagai aksi balasan atas penangguhan visa bagi warga Israel yang ingin ke Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrahman M Fachir memberikan penjelasan terkait kabar tersebut. Menurut dia, pemerintah Indonesia sudah mengetahui langkah Israel tersebut.

 "Tapi kita harus memaklumi bahwa setiap negara memiliki kebijakan masing-masing terkait pemberian fasilitas visa, apakah akan memberikan atau tidak memberikan," katanya di Jakarta, 31 Mei 2018.

Padahal, wisatawan asal Indonesia menjadi salah satu pengunjung terbesar ke wilayah Yerusalem yang dikuasai Israel. Mereka biasanya datang ke Yerusaelm untuk mengunjungi tempat-tempat suci agama seperti Masjid Al-Aqsa dan Via Dolorosa.

Selengkapnya dapat dilihat dalam Infografis di bawah ini:





Respons Menteri Agama


DOMINOQQ -  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyesalkan pelarangan tersebut. Meski demikian, Lukman mengaku belum menerima informasi resmi dari Israel terkait larangan WNI berziarah ke Yerusalem.

Dia pun memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.

"Ya karena kalau kota-kota suci itu milik bersama sebenarnya. Mestinya tidak boleh ada larangan untuk mengunjungi tempat suci karena itu menajdi konsen semua umat beragama," katanya.

Wisatawan Indonesia Terbesar Ketiga



POKER -  Ellen, Humas NazaretTour yang merupakan agen travel wisata Israel di Indonesia mengatakan, Israel dikunjungi jutaan turis tiap tahun. Turis Indonesia pun menempati urutan ketiga terbanyak yang mengunjungi Israel.

“Paling suka kalau diajak ke Gereja Kelahiran Yesus, Navity Church di Betlehem, karena tempat itu saksi untuk napak tilas asal-muasal Yesus,” ungkap Ellen.

Read More

Tulis 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta', kantor Radar Bogor digeruduk massa

 BANDARQ - Ratusan orang menggeruduk Kantor Harian Radar Bogor di Gedung Graha Pena, Yasmin, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). Mereka menuntut klarifikasi terkait pemberitaan headline Radar Bogor yang berjudul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta'.


DOMINOQQ - Pemimpin Redaksi Radar Bogor, Tegar Bagja mengatakan, adapun tuntutan mereka adalah klarifikasi tentang penghasilan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112 Juta.

Tegar menyebut, pihaknya menyepakati beberapa hal yang menjadi pertimbangannya untuk diklarifikasi. Salah satu poin yang disepakati itu adalah memuat tulisan klarifikasi yang akan diterbitkan pada edisi esok.

"Ada beberapa hal yang kita sepakati. Kita klarifikasi bahwa Rp 112 juta penghasilan Ibu Mega itu tidak lantas diambil oleh beliau. Itu kan masih dalam koridor wajar untuk diberitakan ulang," kata Tegar.

"Terus ada kesalahan lagi katanya, bahwa Rp 112 juta itu bukanlah gaji tapi itu penghasilan. Karena penghasilan itu terdiri dari beberapa variable seperti tunjangan, seperti itu. Itu kita akui dan akan kita terbitkan besok," tambahnya.

Tegar menyebut, hal-hal yang sifatnya korektif, pihaknya masih bisa mengoreksi. Tapi, sambung dia, ada beberapa permintaan lain yang menurutnya di luar




POKER -  Itu seperti permintaan maaf satu halaman, itu kan bukan kewenangan kita, kita kan tidak sepenuhnya salah," sebut Tegar.

Di samping itu, ia sangat menyayangkan sikap arogansi ketika massa mendatangi kantor Radar Bogor. Mereka datang sambil mencaci maki dan melakukan perusakan terhadap sejumlah barang-barang di sana.

Meski begitu, pihaknya belum akan mengambil jalur hukum terkait perusakan tersebut. Tegar mengaku, akan melakukan rapat bersama pimpinan terlebih dahulu untuk menentukan sikap Radar Bogor terkait tindakan perusakan itu.

"Ini sebenarnya lebih kepada respons pemberitaan, mereka ratusan orang datang sekitar setengah empat sore, marah-marah, sempat merusak beberapa bagian dari Graha Pena kaya misalkan meja," pungkas dia.

Read More

Lepas jabatan, Kasatreskrim Polres Cianjur push up di depan anak buah

BANDARQ -  Sebelum melepaskan jabatannya, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur AKP Beny Cahyadi push up sebagai permintaan maaf kepada para anggota Kepolisian.

DOMINOQQ - Permohonan maaf yang dilakukan Beny di hadapan puluhan anggota Satreskrim Polres Cianjur itu sebelum mengikuti upacara sertijab. Push up tersebut dilakukan saat memimpin apel personel Satreskim Polres setempat untuk terakhir kalinya.

"Saya melakukan push up di depan anggota sebagai bentuk permintaan maaf selama menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Cianjur, karena saya sadar selama menjabat mungkin ada ucapan atau tingkah laku yang tidak berkenan terhadap anggota," katanya di Cianjur, Rabu (30/5).

Kepala Polrres Cianjur AKBP Soliyah memimpin upacara serah terima jabatan dua pejabat utama di lingkungan polres setempat, di Aula Wira Pratama Mapolres Cianjur.

Kedua pejabat yang melakukan sertijab Kasatreskrim itu AKP Benny Cahyadi dan Kompol Bambang Waskito.

POKER - Benny Cahyadi selanjutnya menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bogor, sedangkan Kompol Bambang Waskito sebelumnya menjabat Kabag Sumda Polres Cianjur.

Jabatan Kabag Sumda Polres Cianjur selanjutnya dipegang Kompol Asep Agus Toni, yang sebelumnya sebagai perwira di lingkungan SPN Cisarua Polda Jawa Barat.

"Kami mengucapkan terima kasih pada perwira yang sudah mengabdi di lingkungan Polres Cianjur, dan selamat datang kepada perwira yang baru bergabung. Rotasi dan mutasi di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar dan biasa," katanya.

Dia berharap kehadiran dua perwira baru tersebut dapat lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat, serta menciptakan kondisi Cianjur yang aman dan nyaman, serta kondusif. Dikutip dari Antara.


SUMBER INFO ; Taipanqq.org

Read More

e-KTP Tercecer Berujung Mutasi Pejabat Dukcapil

bandarq - Kasubag Rumah Tangga Dukcapil Kementerian Dalam Negeri akan dimutasi. Sanksi ini diberikan karena kelalaian yang membuat e-KTP rusak, tercecer di jalanan Bogor.

Sekitar 6.000 keping e-KTP jatuh di Salabenda, Bogor, pada Sabtu (26/5) siang. e-KTP ini jatuh dari truk yang ditutupi terpal. Truk ini juga mengangkut meja dan kursi dari Pasar Minggu menuju Bogor.

Pihak Kemendagri saat itu sedang melakukan pemindahan barang-barang inventaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, termasuk e-KTP yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi.



dominoqq -  "Sopir berjalan, ada guncangan sehingga kardusnya ada yang terjatuh di Jalan Salabenda pukul 12.31 WIB. Termonitor di kamera CCTV, masyarakat mengambil dan mobil menepi. Butuh waktu 20 menit untuk mengumpulkan dan direkam, lalu di-share ke medsos," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam jumpa pers, Senin (28/5/2018).

Menurut Zudan, SOP pemindahan e-KTP berbeda dengan barang meja dan kursi. Namun surat jalan pemindahan itu sudah sesuai dengan prosedur.

Sedangkan polisi dari Polres Bogor memeriksa 17 saksi, termasuk staf Ditjen Dukcapil Kemendagri dan sopir kendaraan. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengecek CCTV.

Kapolres Bogor AKBP AM Dicky Pastika Gading mengatakan e-KTP yang diangkut dalam truk dikumpulkan dari berbagai daerah yang mengembalikan e-KTP karena tidak dapat digunakan.


poker - "KTP yang sudah tidak dapat digunakan antara lain karena rusak, pencetakan tidak sempurna, material e-KTP yang rusak, kesalahan input data, chip tidak terbaca, dan lainnya," ujar Dicky.

Kemendagri punya alasan tidak langsung memusnahkan e-KTP yang rusak tercecer di Bogor. e-KTP yang sudah tidak terpakai dinilai bisa menjadi alat bukti penyidikan KPK.

Saat ini e-KTP itu dipotong terlebih dahulu. Ini dilakukan agar e-KTP tidak disalahgunakan.

"Pemusnahan dengan dipotong saja dulu agar tidak digunakan pilkada, pilpres, dan pilgub, tapi masih bisa dipakai KTP palsu, misalnya untuk kepentingan BPK atau BPKP," ujar Zudan.

Terkait kejadian ini, Zudan menyatakan Kasubag Rumah Tangga Dukcapil akan dimutasi. Proses mutasi ini sedang dibahas di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Pertama untuk yang mutasi sedang diproses di Baperjakat. Tapi dipastikan akan ada yang dimutasi, penanggung jawabnya itu Kasubag Rumah Tangga yang menangani proses ini," ujar Zudan.

"Terjatuhnya kardus yang berisi KTP-el adalah murni semata-mata karena kelalaian ekspedisi. Jadi disimpulkan bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum atas kejadian tersebut," kata dia.

Sumber info : Tainpanqq.NET

Read More

Selama Ramadan, konsumen habiskan Rp600 ribu untuk belanja online

BANDARQ - Tak bisa dipungkiri jika bulan Ramadan membuat perusahaan-perusahaan e-commerce turut berbahagia. Mengapa demikian? Sebab, di bulan ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan volume transaksi.

Berdasarkan data survey yang digelar secara online oleh ShopBack, traffic kunjungan ke situs dan aplikasi Shopback di dua negara yakni Indonesia dan Malaysia meningkat hingga 104 persen untuk Malaysia dan 102 persen di Indonesia. Itu terjadi di minggu pertama Ramadan.


POKER - Untuk Indonesia, angka traffic tersebut bahkan meningkat hingga 142 persen di minggu ketiga Ramadan dan kemudian menurun pada minggu keempat hingga 56 persen. Lantas, berapa rata-rata uang yang dikeluarkan orang Indonesia saat Ramadan untuk berbelanja online?

Menurut data tersebut, di tahun lalu menunjukan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata Rp 678,726.56. Hanya saja, meski volume transaksi meningkat, tetapi nilai pembelian dari setiap transaksi tetap tidak berubah.

Walaupun nilai pembelian tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan tahun lalu, di platform kami mengalami pertumbuhan jumlah transaksi dan nilai pembelian hingga 2 kali lipat di Ramadan tahun ini, ujar Indra Yonathan, Co-Founder & Country Head of Shopback Indonesia.

Sementara itu, terkait waktu yang paling sering orang mengakses platform e-commerce di bulan Ramadan, dari data Shopback menunjukkan terjadi dua kali peningkatan traffic dalam satu hari selama bulan Ramadan tahun lalu. Pertama terjadi pada pukul 10.00 - 11.00 WIB, dan kedua pada pukul 16.00 - 17.00 WIB. Hal yang sama juga akan terjadi di Ramadan tahun ini.

Peningkatan jumlah kunjungan di pukul 16.00 - 17.00 WIB, merupakan fenomena yang terjadi hanya di Ramadan. Rata-rata peningkatannya pun mencapai 50 persen dan semakin meningkat di dua minggu terakhir Ramadan, ujar Yonathan. [ara]

Sumber: TAIPANQQ.COM

Read More

HEADLINE: Tarawih Akbar di Monas Batal, Mengapa Ada Ulama yang Menolak?

bandar - Pemprov DKI Jakarta akhirnya menyerah. Rencana yang sudah disusun sejak pekan lalu untuk menggelar Tarawih Akbar di kawasan Monumen Nasional atau Monas pada Sabtu 26 Mei 2018 Pukul 20.00 WIB akhirnya dibatalkan. Derasnya kritikan dan penolakan membuat Pemprov DKI mengalihkan lokasinya.

"Kita mendengar yang disampaikan para ulama, kita dalam urusan ibadah ya merujuk pada para ulama. Karena itu kemudian rencana salat tarawih akan tetap diadakan pada 26 Mei dan insyaallah di Masjid Istiqlal," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Senin (21/5/2018) petang.


dominoqq - Dia kembali menegaskan bahwa Pemprov DKI akan taat pada ulama bila terkait dengan kegiatan ibadah.

"Jadi kita taat pada apa yang menjadi pandangan para ulama, apalagi menyangkut urusan ibadah. Ini bukan urusan lain, kalau urusan ibadah kita ikut pada pedoman yang digariskan ulama," tegas Anies.

Selain karena pandangan ulama, ada pertimbangan lain mengapa kawasan Monas batal menjadi tempat salat, salah satunya terkait keamanan.

"Ada juga catatan mengenai keamanan dan lain lain, memang lebih baik kita selenggarakan di masjid," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Apa yang diucapkan Anies mempertegas apa yang sebelumnya sudah disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, beberapa saat sebelumnya.

"Akhirnya, setelah kita pertimbangkan, kita akan ikuti saran dari ulama. Kita lagi coba berkoordinasi dengan Masjid Istiqlal apakah bisa melakukan suatu koordinasi supaya kita puasa dan tarawihnya bisa dilakukan di Masjid Istiqlal," jelas Sandiaga di gedung Indosat, Senin siang.

Dia juga mengatakan, keputusan untuk membatalkan acara di Monas itu diambil setelah dirinya berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membicarakan imbauan ulama yang mendesak agar Pemprov DKI membatalkan salat tarawih di Monas.

"Jadi tadi kita sudah meng-update Pak Gubernur yang menyampaikan tentunya kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh para ulama. Tadi sudah kita koordinasikan juga dengan teman-teman di NU, Muhammadiyah, dan MUI," ujar Sandiaga.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya memutuskan untuk membatalkan Monas sebagai lokasi Tarawih Akbar karena masalah tersebut sudah menjadi perhatian para ulama dan sudah masuk ke ranah fikih.

"Para ulama sudah menyampaikan bahwa lebih banyak manfaat untuk salat di masjid dan lebih banyak mudaratnya untuk salat di lapangan terbuka seperti itu (Monas). Jadi itu yang kami akhirnya putuskan bahwa kita akan berusaha berkoordinasi dengan Masjid Istiqlal untuk memindahkan," tegas Sandiaga.

Namun begitu, dia menegaskan bahwa niat awal untuk menggelar Tarawih Akbar berangkat dari keinginan banyak pihak yang meminta Pemprov DKI memfasilitasi cara tarawih yang bisa mewujudkan kebersamaan serta bisa mempersatukan umat.

"Ide itu tentunya masuk dari berbagai sumber ke kita. Juga datang dari beberapa ustaz yang kita temui. Dan yang menarik adalah karena ada sebagian yang menyatakan bahwa ada satu kebersamaan tersendiri kalau di Monas, sangat mempersatukan," tegas Sandiaga.

Hanya saja, alasan itu pula yang membuat Pemprov DKI menjadi sasaran kritik kalangan ulama, bahkan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sebab, alasan salat tarawih di Monas untuk mempersatukan umat Islam dianggap bias.

"Yang mau disatukan dengan salat tarawih itu komponen yang mana? Dan yang tak satu yang mana? Kalau soal jumlah rakaat yang berbeda sudah dipahami dengan baik oleh masjid-masjid bahwa yang 8 atau yang 20 bisa salat bareng berjemaah, hanya yang 20 kemudian meneruskan," ujar Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis kepada Liputan6.com, Senin siang.

Apalagi, lanjut dia, jika memang niatnya untuk mempersatukan, ada tempat yang lebih representatif dan selama ini telah menjadi simbol kebanggaan serta pemersatu umat Islam di Indonesia.

"Saya kok ragu ya kalau alasannya tarawih di Monas untuk persatuan. Logikanya apa? Bukankah Masjid Istiqlal yang megah itu simbol kemerdekaan, kesatuan dan ketakwaan. Sebab, sebaik-baik salat itu di masjid, karena memang tempat sujud. Bahkan, Nabi Muhammad SAW selama Ramadan itu itikaf di masjid, bukan di lapangan," ujar Staf Pengajar Ekonomi dan Keuangan Syariah Pascasarjana Universitas Indonesia itu.










poker - Dia menambahkan, bukan tak mungkin dengan menggelar salat tarawih yang mengumpulkan massa dalam jumlah cukup besar akan memunculkan anggapan bahwa acara itu tak lebih sebagai ajang pamer, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk syiar.

"Marilah yang sehat menggunakan logika kebangsaan dan keagamaan. Jangan menggunakan ibadah mahdhah sebagai alat komunikasi yang memunculkan riya alias pamer. Salat Id saja yang untuk syiar masih lebih baik di masjid kalau bisa menampungnya. Meskipun ulama ada yang mengajurkan di lapangan karena syiar, tapi masjid masih lebih utama," tegas pria yang karib disapa Kiai Cholil itu.

Dia menambahkan, salat tarawih itu menurut sebagian ulama ditempatkan sebagai salat malam, karena itu lebih baik sembunyi atau dilakukan di masjid.

"Makanya Nabi (Muhammad) SAW hanya beberapa kali salat tarawih bersama sahabatnya di masjid," tutur pria kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur, 43 tahun lalu itu.

"Ayolah, agama ditempatkan pada relnya, jangan dibelokkan. Pemprov DKI lebih baik konsentrasi pada masalah pokok pemerintahannya, yaitu mengatasi banjir dan macet yang tak ketulungan dan merugikan rakyat," pungkas Cholil.

Lantas, siapa sebenarnya yang mengusulkan Tarawih Akbar tersebut kepada Anies-Sandiaga?


Atas Nama Ulama

sakong - Ajakan itu terpampang jelas di laman akun Twitter resmi milik Pemprov DKI @DKIJakarta, Jumat 18 Mei 2018. Pada postingan itu, Pemprov DKI mengatakan punya program baru pada Bulan Ramadan.

Mulai Ramadhan tahun ini, setiap hari Sabtu kedua di bulan #Ramadhan di Monas akan diadakan Tarawih Akbar.

Sabtu 26 Mei 2018 Pukul 20.00.Yuk, kita ikuti ibadah sholat Tarawih ini.

#WeLoveJakarta #TarawihAkbar

Demikian pengumuman yang menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno merupakan usulan yang datang kepada Pemprov DKI dari sejumlah kalangan, terutama ustaz. Meski belakangan banyak dikritisi oleh ulama, termasuk dari MUI, Sandiaga menegaskan bahwa Tarawih Akbar ini sudah dikoordinasikan dengan ulama.

"Sebelumnya tentunya kita ada koordinasi terus, Kepala Biro Dikmental yang memang fungsinya melakukan persiapan acara tarawih di sana," ujar Sandiaga di Gedung Indosat, Jakarta, Senin (21/5/2018) siang.

Bahkan, dia mengatakan banyak ulama yang mendukung gagasan untuk menggelar Tarawih Akbar di Monas. Padahal, sejak kabar gelaran ini bergulir, penolakan dan kritikan datang dari MUI serta kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

"Justru banyak ulama yang menginginkan tarawih di Monas untuk momen Lebaran ini atau momen Ramadan ini," ucap Sandiaga.

Namun, dia menolak menyebutkan saat ditanya sosok ulama yang setuju serta diajak membahas rencana Tarawih Akbar sebelum kemudian disetujui pihak Pemprov DKI Jakarta.

Yang jelas, sejak pengumuman itu dirilis, komentar negatif terus mengalir ke Pemprov DKI, khususnya untuk Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha, misalnya, mempertanyakan rencana itu melalui akun Twitter miliknya @AT_AbdillahToha.

"Gubernur DKI 26 Mei akan gelar tarawih di Monas. Jangan sampai ini nanti dibilang tarawih politik. Masjid Istiglal disebelahnya kan tiap malam ada sholat tarawih. Kenapa tidak bergabung saja disitu kalau mau menunjukkan persatuan?" cuit Abdillah Toha pada Sabtu 19 Mei 2018.

Kritikan juga datang dari Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini. Dia menilai sebaiknya urusan pelaksanaan salat tarawih dikembalikan ke masjid yang berfungsi sebagai tempat beribadah.

"Sebaiknya kalau penyelenggaraan tarawih itu di masjid lah. Kan masjid kita memadai dan cukup bisa menampung. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, memang tidak tersedia masjid, tidak tersedia tempat untuk salat, bisa di tempat lain. Kita sepakati itu (Monas) sebagai tempat peribadatan. Tapi ini kan masjid ada," jelas Helmy saat dihubungi Liputan6.com, Senin petang.

Tentang alasan digelarnya Tarawih Akbar sebagai cara untuk mempersatukan umat, dia melihat alasan itu kurang tepat. Sebab, antara niat dan cara itu dua hal yang berbeda.

"Itu malah akan menimbulkan perbedaan pendapat lagi soal baik tidak baiknya. Artinya kan kalau niatnya baik mempersatukan umat, tapi caranya malah menimbulkan perpecahan umat. Misalnya, kenapa salatnya di Monas? Kenapa nggak di masjid? Kan itu menimbulkan kontroversi jadinya," ungkap Helmy.

Dia juga menampik keterangan Sandiaga yang mengatakan sudah membicarakan rencana Tarawih Akbar di Monas kepada ulama dan ormas Islam. Dia memastikan PBNU secara organisasi belum pernah dimintakan pendapat.

"Setahu saya belum ada ya. Mungkin ke orang per orang, saya nggak tahu. Kalau dimintai pendapat ya kita akan menyarankan tarawihnya di masjid saja," tegas Helmy.

Pandangan senada datang dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Dia menilai kegiatan salat tarawih berjemaah di Monas bisa menimbulkan persepsi negatif, mengingat publik tengah dihadapkan pada potensi polarisasi di tahun politik 2019.

"Ide melaksanakan Tarawih bersama itu bagus. Tapi sebaiknya diselenggarakan di masjid, tidak di Monas. Salat di Monas kesannya politis. Selain itu bisa menjadi preseden pemeluk agama lain akan melakukan hal yang serupa," ujar Abdul Mu'ti kepada Liputan6.com, Senin petang.

Dia menambahkan, akan lebih bagus jika Monas difungsikan untuk kegiatan lain yang bersifat sosial kemasyarakatan. Sedangkan untuk salat Tarawih, dia menyarankan agar pimpinan memperbanyak kunjungan ke mesjid yang ada di kampung-kampung.

"Sebaiknya Monas difungsikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Akan lebih bagus kalau Gubernur dan Wakil Gubernur salat Tarawih di masjid-masjid kampung. Selain untuk memakmurkan masjid, juga untuk lebih dekat dengan rakyat," ujar dia.

Rencana menggelar Tarawih Akbar mendapat sorotan juga dikarenakan ini adalah pertama kalinya Monas jadi lokasi ibadah tersebut. Hal ini dibolehkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional, Monas.

Lewat pergub itu Anies-Sandi kembali membuka Monas untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan setelah dilarang di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Pergub ini pula yang belakangan membuat Monas ramai dengan kegiatan. Bukan hanya wisata.

Pergub Baru untuk Monas

aduq - Kawasan Monumen Nasional atau Monas yang berada di jantung Ibu Kota kembali semarak dengan banyak aktivitas. Perubahan itu terjadi sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka kembali kesempatan kepada warga untuk memanfaatkan kawasan Monas sebagai tempat kegiatan masyarakat.

Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional, kawasan Monas kembali bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.

Aturan baru tersebut membuat Monas kini terbuka untuk kegiatan masyarakat. Pada era kepemimpinan sebelumnya, Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan pergub yang melarang Monas sebagai tempat untuk kegiatan budaya, pendidikan, sosial, dan agama per 13 Oktober 2017.

"Intinya adalah nomor satu, semula kegiatannya dibatasi yang berada di sini, kegiatan pendidikan, sosial, budaya, agama tidak termasuk yang boleh menggunakan Monas," kata Anies Baswedan saat acara Kirab Kebangsaan di Monas, Minggu 26 November 2017.

"Kami ingin agar masyarakat bisa memanfaatkan dengan optimal dan kembali nyaman berkegiatan di Monas," imbuh dia.

Anies mengatakan, Pergub Nomor 186 tahun 2017 memberikan kepastian hukum bahwa Monas kembali bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat. Ia mengubah sejumlah pasal dalam Pergub 186 Tahun 2017, salah satunya Pasal 10 yang dinilai menjadi inti pergub tersebut. Pasal 10 tersebut kini berbunyi:

(1) Penyelenggaraan acara/kegiatan pada area di dalam Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat digunakan untuk:

a. acara kenegaraan;

b. acara yang bertujuan untuk kepentingan negara, pendidikan, sosial, budaya dan agama;

c. acara yang memperkuat identitas Monumen Nasional (upacara);

d, olahraga individual atau karyawan kantor di sekitar Jalan Medan Merdeka dalam kelompok kecil; dan/atau

e. kunjungan wisata.

Pada poin b, disebutkan bahwa kawasan Monas dapat digunakan untuk acara yang bertujuan untuk kepentingan negara, pendidikan, sosial, budaya, dan agama.

Sebelumnya di Pasal 10 poin b Pergub 168 tahun 2017 poin b disebutkan bahwa Monas hanya diperuntukkan untuk kepentingan negara.

"Tanpa ada penyebutan peruntukan pada sektor pendidikan, sosial, budaya, dan agama," kata Anies.

Selain itu, sejumlah aturan juga ditambah dalam Pergub 186 tahun 2017. Salah satunya, pada Pasal 6 disebutkan bahwa kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar harus dilakukan dengan izin Gubernur berdasar pada rekomendasi sebuah tim.

Tim tersebut yang nantinya akan menilai dan memberikan rekomendasi apakah usulan kegiatan itu diperbolehkan dilakukan di Monas atau tidak. Pasal 6 itu berbunyi:

(1) Penyelenggaraan acara/kegiatan di Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau mendapat dukungan dari instansi Pemerintah;

b. mendapat izin keramaian dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya;

c. telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan lingkup acara/kegiatan;

d. telah membayar retribusi daerah;

e. memiliki sumber keuangan/dana;

f. mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPK Monas; dan

g. mendapat izin dari Kepala UPK Monas.

(2) Dalam hal penyelenggaraan acara/kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, maka harus mendapatkan persetujuan Gubernur berdasarkan rekomendasi tim.

Tim yang dimaksud beranggotakan gabungan SKPD terkait, Sekretariat Negara, Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, tokoh masyarakat, dan instansi lainnya.

"Mereka di tim ini yang melakukan penilaian kelayakan sebuah usulan kegiatan yang akan menggunakan kawasan Monas, lalu tim ini akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur apakah diberi izin atau tidak," kata Anies.

Namun, dari rencana Pemprov DKI menggelar salat tarawih di Monas yang batal, terbukti tidak setiap kegiatan keagamaan bisa digelar di Monas.

Meski peraturan sudah membukakan pintu untuk kegiatan keagamaan, Monas sejatinya bukanlah tempat beribadah.

Read More